Belajar ke DPRD Jakarta Yang sedang “krek-krok”
14 November 2014 - 19:39 WIB
Tim pansus penyusun dan pembahas tata tertib (tatib) DPRA harus terbang ke pulau Jawa untuk belajar membuat tatib ke DPRD DKI Jakarta dan DPRD Yogyakarta.
Program ini karuan saja memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan. Seorang aktivis lsm antikorupsi mempertayakan “apakah untuk urusan tatib saja mereka harus ramai-ramai ke pulau Jawa.
“Ada 17 anggota DPRA periode 2014-2019 yang berangkat ke Jakarta dan Yogyakarta.
Ketua sementara DPRA, Muharuddin mengatakan, tujuan studi banding itu untuk melihat isi tatib DPRD DKI Jakarta dan Yogyakarta yang daerahnya berstatus Istimewa seperti Aceh.
Hasil studi banding itu akan dijadikan masukan untuk penyempurnaan isi tatib dpra yang sedang disusun pansus.
Sebetulnya rakyat nggak bisa ditipu lagi. Rakyat Aceh sudah melek informasi.
Kalangan muda memiliki informasi dan pengetahuan yang diupdate setiap saat. Mereka tahu betul bahwa saat ini dprd dki jakarta baru berhasil menuntaskan satu agenda kerja, yakni menetapkan ketua dan wakil Ketua DPRD.
Sedangkan alat kelengkapan Dewan sama sekali belum terbentuk.
Alat kelengkapan dewan itu meliputi komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi daerah, badan kehormatan dewan.
Yang jelas, hari-hari ini masyarakat melihat DPRD DKI sedang gontok gontokan dengan Ahok, sang PLT Gubernur.
Ahok mengataka, “ini citra buruk bagi Parlemen DKI. Memalukan tidak punya alat kelengkapan DPRD, nggak punya Komisi, ini lucu nih Jakarta ini.”
Makanya, wajar jika kita bertanya,”dengan kondisi DPRD DKI yang demikian “hancur”, ngapain kita belajar ke sana?”
Dan, wajar pula jika keberangkatan belasan Anggota DPRA dengan alasan untuk studi banding ke Jakarta dan Yogya mendapat komentar macam-macam dari banyak kalangan. Direktur eksekutif NGO Ham Aceh, Zulfikar Muhammad, menyebutkan,ada-ada saja ulah pak dewan baru.
Tindakan tersebut dianggap sebagai indikator lemahnya kemampuan anggota DPRA. Sebab, tatib adalah produk yang bisa dimusyawarahkan di internal DPRA.
Kalau hanya untuk lihat dokumen tatib DKI, Papua, atau Yogyakarta, cukup dikirim melalui e-mail, tidak mesti harus pergi rombongan. “Ini kerjaan awal yang memalukan.
Dugaan pihaknya ini murni jalan-jalan untuk menghabiskan anggaran.”
Alfian, koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (Mata),mengatakan, sepengetahuan pihaknya, baru DPRA periode ini yang studi banding ke Provinsi lain untuk membuat tatib.
Ya, kita sependapat bahwa apa yang dilakukan panasus tatib DPRA itu bisa dipandang sebagai “sentuhan awal” yang mengurangi simpati masyarakat.
Kalau cuma untuk urusan tataib sebetulnya tak harus belajar ke daerah lain. Di aceh cukup banyak orang yanh ahli soal itu. Apalagi, ini bukan barang baru bagi dewan. Sebetulnya, Masyarakat tidak alergi pada studi banding dewan. Tapi, karena selama ini studi banding itu hanya dijadikan alasan untuk melancong, maka setiap kali ada program dimaksud, Masyarakat langsung protes.
Oleh sebab itu, jujur dan bertanggungjawablah kepada rakyat sepulang studi banding.
———————————————————–
Syedara lon, Program “Cakrawala” Radio Serambi FM bisa Anda dengarkan setiap Hari, Mulai Senin – Jum’at pada pukul 10.00-11.00 Wib.
Program ini mengupas “Salam Serambi” dengan menghadirkan narasumber berkompeten secara langsung ataupun by phone.
dan syedara lon juga bisa berpartisipasi dalam Acara ini di nomor telp (0651)637172 dan 0811689020 / SMS 0819 878 666
