Mahasiswa Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM dan KKR
10 September 2014 - 22:29 WIB
SERAMBIFM.COM, BANDA ACEH – Kalangan mahasiswa di Aceh mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia (HAM), sebelum mengakhiri masa jabatannya. Pemerintahan SBY juga diharapkan masih bisa mewujudkan kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Tuntutan tersebut disuarakan belasan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dalam aksi demonstrasi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Selasa (9/9).
Mereka menilai, selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Presiden SBY gagal mengungkap aktor aktor yang harus bertanggung jawab terhadap kasus kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya di Aceh.
Pendemo yang menggenakan kain ikat kepala bertulisan “Melawan Lupa” turut membentangkan spanduk “Gagalnya 10 Tahun SBY, Kami Tidak Lupa”. Mereka juga mengikat satu spanduk berisi tandatangan para mahasiswa Unsyiah, di pagar taman bundaran.
Koordinator aksi, Khairul Azwar kepada Serambi mengatakan, saat mencalonkan diri sebagai presiden, SBY berjanji akan menyelesaikan kasus Munir (pejuang HAM yang meninggal setelah diracun arsenic dalam penerbangan menuju Belanda pada 2004) serta pelanggaran HAM berat masa lalu. Tetapi, ketika SBY menjabat sebagai presiden, semua janji tersebut tidak diimplementasikannya. “SBY lupa, dia menganggap itu sudah selesai, padahal tidak!” kata Azwar.
Itu sebabnya, sambungnya, mereka mendesak SBY yang akan mengakhiri masa jabatannya itu, agar segera mendorong proses pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk yang terjadi di Aceh. Mereka juga meminta SBY melahirkan pengadilan HAM di Indonesia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh, serta meminta SBY untuk benar benar mewujudkan reformasi hukum di Indonesia.
“Di sini kita netral, mahasiswa hanya menginggatkan kembali kepada SBY di masa masa akhir ini. Sementara bagi presiden yang terpilih (Jokowi JK), agar hal ini menjadi pelajaran untuk segera mendirikan pengadilan HAM di Indonesia, khususnya di Aceh,” ungkapnya.(m)
