CAKRAWALA SFM_131218_ KITA PROTES PERPRES NO 82 TAHUN 2018
13 December 2018 - 15:23 WIB
KITA PROTES PERPRES NO 82 TAHUN 2018
SEORANG WARGA GAMPONG PANTERIEK, KECAMATAN LUENGBATA, BANDA ACEH YANG MENJADI KORBAN PEMBACOKAN DIHARUSKAN MEMBAYAR BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RSUZA BANDA ACEH SEBESAR RP 17,8 JUTA KARENA SESUAI PERPRES NO 82 TAHUN 2018, BPJS KESEHATAN TIDAK MENANGGUNG BIAYA PENGOBATAN KORBAN TINDAK KRIMINAL DAN PENGANIAYAAN. SAMPAI SELASA (11/12) PASIEN YANG SEHARUSNYA SUDAH BISA PULANG, TAPI MASIH BERADA DI RUMAH SAKIT KARENA BELUM MAMPU MEMBAYAR TAGIHAN.
KETUA PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU (PDIB) WILAYAH ACEH, DR PURNAMA SETIA BUDI SPOG DENGAN MENANDASKAN PERATURAN BARU YANG MENJADI PEGANGAN BPJS KESEHATAN ITU BUKAN BERARTI MENGHILANGKAN HAK-HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN.
KEPALA UNIT HUKUM KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEPATUHAN BPJS ACEH, MARYADI USMAN MENGATAKAN, DALAM MEMBAYAR KLAIM ASURANSI MEREKA HANYA BERPEGANG PADA ATURAN TERBARU YAITU PERPRES 82 TAHUN 2018 YANG PADA PASAL 52 AYAT 1 HURUF R MENYATAKAN KORBAN PENGANIAYAAN, KEKERASAN SEKSUAL, PERDAGANGAN MANUSIA, HINGGA TERORISME TIDAK LAGI DITANGGUNG BPJS KESEHATAN. SEHINGGA TERHADAP KORBAN PEMBACOKAN TERSEBUT MEREKA TIDAK BISA MENANGGUNG. MENURUTNYA, ATURAN TERBARU TERSEBUT SUDAH MULAI DIBERLAKUKAN SEJAK SEPTEMBER 2018.
