Podcast » Cakrawala

BRA Berat di Ongkos

2 September 2015 - 00:29 WIB

Harian ini kemarin menyajikan berita utama halaman depan mengenai Badan Legislasi (Banleg) DPRA yang sudah menyiapkan draf Qanun Badan Reintegrasi Aceh (BRA) jilid II. Beberapa wakil rakyat di lembaga itu menganggap proses reintegrasi terhadap para eks kombatan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat korban konflik belum tuntas.

Akan tetapi, banyak kalangan yang mengetahui rencana itu, menduga target menghidupkan kembali BRA agar bisa mengelola sumber dana Otsus yang diancang-ancang besarannya mencapai 10 persen. Tanggapan “miring” ini dibantah Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky. “Program reintegrasi Aceh belum selesai dan sempurna, jadi kita menilai rancangan qanun ini penting sekali untuk menjaga proses perdamaian. Apalagi selama ini muncul kelompok-kelompok kecil di Aceh yang mengatasnamakan eks kombatan,” kata Iskandar.

Ia katakan, BRA ini bersifat adhoc (sementara) hingga masalah reintegrasi tuntas di Aceh. “Semua yang kita upayakan ini adalah bagian dari penguatan perdamaian. Penguatan perdamaian itu sendiri adalah suatu upaya yang sistematis dan berkesinambungan dalam membangun rasa aman, dan kesejahteraan,” sebutnya.

Apapun alasan pembentukan BRA jilid II ini ternyata sangat ditentang kalangan aktivis LSM di Aceh. Kehadiran kembali BRA dipandang hanya akan memunculkan polemik baru dan diskriminasi dalam upaya menyejahterakan masyarakat Aceh.

Kelembagaan seperti BRA tidak boleh lagi karena saat ini sudah terintegrasi dengan dinas-dinas terkait dalam upaya menyejahterakan seluruh masyarakat Aceh. “Ini tahapan rekonsiliasi. Yakni pemulihan secara menyeluruh. Tidak ada perbedaan antara eks kombatan, korban konflik dengan masyarakat biasa. Semua masyarakat Aceh harus disejahterakan,” kata Askhalani, Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh Askhalani.

Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, malah menduga rencana itu sebagai usaha menguasai pos-pos pembelanjaan publik untuk dipindahkan pada kelompok tertentu sebagai persiapan Pilkada 2017. “Apalagi dalam pasal itu disebut untuk mengangkat ketua BRA harus ada rekomendasi dari Ketua KPA Pusat, ini sangat diskriminatif,” tandas Safaruddin.

Ya, sesungguhnya sekarang adalah tahapan rekonsiliasi. Sebab, yang namanya pemerintah harus memikirkan nasib semua rakyatnya, yang di dalamnya termasuk eks kombatan yang hidupnya perlu disejahterakan.

Kemudian, pembentukan BRA jilid II ini bukan cuma tugas-tugasnya dapat bertabrakan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terstruktur, tapi juga akan membebani APBA untuk ongkos operasionalnya. Akan menjadi persoalan nanti tentang berapa banyak orang yang bekerja dan harus digaji oleh BRA. Lalu, bagaimanan pula nasib mereka selanjutnya jika lembaga itu harus bubar?

Jadi, semua kemungkinan harus dipikirkan secara matang. Sebab, sesungguhnya, para eks kombatan itu bukan butuh BRA, tapi dalam banyak kesempatan menyampaikan aspirasi, mereka selalu bilang kurang mendapat perhatian secara adil. Nah?!

—————————————————————-

Syedara lon, Program “Cakrawala” Radio Serambi FM bisa Anda dengarkan setiap Hari, Mulai Senin – Jum’at pada pukul 10.00-11.00 Wib.

Program ini mengupas “Salam Serambi” dengan menghadirkan narasumber berkompeten secara langsung ataupun by phone.
dan syedara lon juga bisa berpartisipasi dalam Acara ini di nomor telp (0651)637172 dan 0811689020 / SMS 0819 858 777