Mahasiswa Gelar Aksi Peduli Rohingya
31 May 2015 - 15:32 WIB
SERAMBIFM.COM, BANDA ACEH – Aktivis mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) menggelar aksi solidaritas etnis Rohingya di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Sabtu (30/5). FL2MI mendesak Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap ratusan etnis Rohingya yang terdampar di Aceh.
Pantauan Serambi, aksi dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tanpa dikawal pihak kepolisian. Mereka mengusung sejumlah karton dan spanduk bertuliskan antara lain ‘Aksi Solidaritas FL2MI Rohingya’, ‘FL2MI Menuntut Perlindungan Rohingya’, dan ‘Junjung Tinggi Solidaritas dan Perdamaian. Tangis mereka tangis kita! #saverohingya’.
“Setelah berbulan-bulan terombang-ambing di lautan, sebagian dari mereka kini datang dan jalani hidup di negeri kita, khususnya Aceh. Jiwa mereka memang selamat namun tanpa jaminan masa depan,” kata Koordinator Aksi, Mahmud Sofyan.
Karena itu, lanjutnya, Indoneisa harus mampu membuktikan dan berkomitmen memberikan perlidungan terhadap etnis muslim Rohingya. “Jangan malah pesawat hilang dicari, ribuan manusia mengapung tak peduli,” teriaknya.
FL2MI juga mendesak Pemerintah Aceh menyediakan tempat tinggal dan tempat ibadah yang layak bagi etnis Rohingya. Juga diharapkan agar pemerintah menginisiasi permasalahan Rohingya bersama negara Asean terkait status kewarganegaraan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bagi etnis Rohingya. “Kami menuntut sanksi internasional kepada siapapun warga dunia yang melakukan pelanggaran HAM,” tandas FL2MI.
Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky meminta Pemerintah Pusat bersikap transparan terkait bantuan Pemerintah Qatar bagi pengungsi Rohingya. Hal itu dilakukan menyusul sebuah laporan yang menyebut Pemerintah Qatar menyumbangkan US$ 50 juta atau sekitar Rp 658 miliar kepada Pemerintah Indonesia sebagai biaya untuk menutupi kebutuhan imigran asal Myanmar.
“Perlu ada upaya klarifikasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri terkait bantuan tersebut. Jika benar maka sebaiknya bantuan asing tersebut harus segera direalisasikan secara transparan,” tulis Iskandar Usman dalam e-mail yang diterima Serambi, Sabtu (30/5).
Ketua Badan Legislasi DPRA itu mendesak agar Pemerintah Pusat segera berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk membicarakan langkah konkrit penanganan imigran yang saat ini masih ditampung di tiga lokasi berbeda, yaitu di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Langsa.(mz)
