Jika Aceh Perang, Gubernur dan Kapolda Tanggung Jawab
27 May 2015 - 16:45 WIB
SERAMBIFM.COM, IDI – Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH mengatakan, inti permasalahan terkait dengan perkembangan Aceh saat ini adalah proses reintegrasi yang belum selesai sehingga banyak mantan kombatan dan korban konflik belum tersentuh sehingga memicu perlawanan.
Dalam siaran persnya yang diterima Serambi, Selasa (26/5), Safaruddin menulis, munculnya masalah karena penyelesaian konflik politik masa lalu belum tuntas. Karenanya, kata Safaruddin, harus diselesaikan secara politik.
Menurut YARA, pendekatan dengan menggunakan kekerasan senjata bukan solusi penyelesaian masalah. Ini sudah terbukti dalam sejarah konflik Aceh, ketika dulu, tahun 1989, Gubernur Aceh meminta diterapkan darurat militer di Aceh untuk mencari beberapa orang yang memegang senjata api. Tapi dalam kenyataan, bukannya mengurangi malah menjadi semakin banyak hingga pada akhirnya diselesaikan di meja perundingan (MoU Helsinki).
“Kejadian hari ini persis seperti yang terjadi sebelumnya. Apakah kejadian seperti itu lagi yang diinginkan oleh Gubernur dan Kapolda?,” tandas Safaruddin.
Dikatakannya, pihak YARA sudah menyampaikan kepada beberapa pihak tentang kondisi Aceh saat ini dan solusinya. Intinya harus diselesaikan secara politik dengan reintegrasi tahap II, bahkan hal ini sudah mendapat dukungan luas. “Tetapi Kapolda dan Gubernur Aceh tetap ingin pendekatan senjata, dan hari ini mereka sudah menyatakan akan melawan dan akan terjadi perang di Aceh. Nah, jika ini terjadi maka Gubernur dan Kapolda Aceh harus bertanggung jawab,” tulis pernyataan itu.(c49)
