Gubernur Didesak Respons Tuntutan Din Minimi
31 May 2015 - 15:33 WIB
SERAMBIFM.COM, LANGSA – Pemerintah Aceh diminta merespons keberadaan dan tuntutan kelompok Din Minimi yang akhir-akhir ini yang harus diartikan sebagai akumulasi kekecewaan atas kinerja Pemerintah Aceh yang dianggap tidak sejalan dengan amanah rakyat, terutama terkait dengan implementasi UUPA dan MoU Helsinki.
Harapan itu disampaikan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Auzir Fahlevi SH kepada Serambi, Sabtu (30/5). “Kita bukannya setuju terhadap aksi bersenjata kelompok Din Minimi, tapi apa yang dilakukan hari ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan Pemerintahan Aceh saat ini yaitu Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf yang dulu ikut mengendalikan pergolakan bersenjata melawan Pemerintah RI,” kata Auzir.
Menurut dia, keberadaan kelompok Din Minimi terkesan mendapat sambutan positif termasuk suara-suara yang mencuat di media sosial. “Di mana-mana banyak orang yang memberikan dukungan dan simpati. Tapi kita tidak tahu pasti apakah ini menjadi satu ukuran atas kekecewaan kolektif masyarakat Aceh terhadap kepemimpinan pemerintahan sekarang,” katanya.
Menurut Auzir, melihat eksistensi kelompok Din Minimi memang memprihatinkan, namun di sisi lain Gubernur Aceh belum memberikan respons apa-apa, padahal kelompok ini menargetkan sejumlah tuntutan terhadap Pemerintah Aceh. Ini yang seharusnya disikapi oleh Pemerintah Aceh secara bijaksana. Pendekatan humanis, menurut Auzir jauh lebih baik daripada membiarkan kisruh konflik bersenjata antara TNI/Polri dan kelompok Din Minimi terus terjadi dan mengancam perdamaian Aceh.
“Gubernur mesti tahu diri bahwa Din Minimi adalah anak Aceh yang juga perlu diselamatkan. Jika GAM dan RI bisa berdamai kenapa gubernur beserta wagub tidak membuka diri untuk berkomunikasi dengan Din Minimi. Sikap kebapakan sebagai orang tua perlu diterapkan untuk mengatasi berlanjutnya aksi bersenjata,” demikian pernyataan LSM GeMPAR.(yuh)
