News Update » Kutaraja » News Update

Stop Penugasan Pasukan Tempur di Nisam

8 April 2015 - 16:11 WIB

SERAMBIFM.COM, BANDA ACEH – Penegasan Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi akan terus memburu pelaku pembunuh dua anggota Kodim Aceh Utara dan satu anggota Polres Pidie, sampai berhasil ditangkap atau pelakunya menyerahkan diri ditanggapi oleh Koalisi NGO HAM Aceh.

“Mobilisasi pasukan tempur yang saat ini sedang melakukan pengejaran (di Nisam dan sekitarnya) dinilai sudah tidak efektif, di samping menguras energi psikologi pasukan, juga operasi tempur tanpa batas waktu bisa berujung munculnya berbagai spekulasi termasuk keresahan di kalangan masyarakat,” tulis Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad dalam siaran pers-nya yang diterima Serambi, Selasa (7/4).

Seharusnya, tulis Zulfikar, kepolisian dan TNI menarik pasukan tempur dan mengubah strategi pengejaran dengan lebih membuka diri dengan masyarakat. Polisi, kata Zulfikar jangan jadi ‘menara gading’ di tengah masyarakat. “Kalau masih ego militernya di kedepankan pasti akan sulit mendeteksi keberadaan pelaku kriminal,” tandas pernyataan itu.

Menurut Koalisi NGO HAM Aceh, masyarakat akan membantu jika polisi dan TNI membuka diri. Pengerahan pasukan tempur harus punya batas waktu sebagai akuntabilitas institusi negara atas kinerjanya. Pernyataan Kapolda Aceh yang menyebutkan operasi tidak distop dinilai oleh Koalisi NGO HAM Aceh hanya akan menakut-nakuti masyarakat. Sedangkan kelompok kriminal yang menjadi target jauh dari rasa takut, malah mereka akan merasa semakin populis dan bangga karena telah berhasil merepotkan aparat keamanan.

Koalisi NGO HAM Aceh mengimbau agar institusi keamanan dapat memodifikasi upaya pengejaran pelaku kriminal bersenjata. “Kita sepakat kelompok kriminal bersenjata harus ditumpas habis. Namun kita harus punya cara yang lebih mumpuni. Merangkul masyarakat adalah cara paling memberi hasil dari pada pengerahan pasukan tempur. Kita sebaiknya belajar dari cara institusi keamanan mengungkap kasus kelompok bersenjata di Jalin Aceh Besar beberapa waktu lalu,” demikian Koalisi NGO HAM Aceh.(nas)