Podcast » Cakrawala

Otokritik kepada Pemerintah Aceh

9 April 2015 - 19:44 WIB

Wakil Ketua Umum DPA Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak meminta Pemerintah Aceh agar memperhatikan pembangunan perekonomian rakyat yang saat ini masih terpuruk. Ia juga mengingatkan Pemerintah Pusat supaya tidak mengabaikan tanggung jawabnya menyejahterakan masyarakat Aceh.

Ya, kita sangat mengapresiasi “warning” kepada Pemerintah Aceh itu. Ada dua alasan kita menghargai peringatan itu. Pertama karena itu datangnya dari Abu Razak yang notabene adalah suara Partai Aceh. Kita tahu, Partai Aceh merupakan “perahu” Pemerintah Aceh. Jadi, ini benar-benar otokritik bagi Pemerintah Aceh. Yakni kritik yang datangnya dari dalam.

Kedua, kita memberi apresiasi karena dengan otokritik itu sekaligus memperlihatkan Partai Aceh berjiwa besar. Sebagai partai berkuasa mereka melihat dan menyadari betul bahwa saat ini kesejahteraan masyarakat Aceh belum baik. Belum seperti diharapkan. Makanya, “Pemerintah Aceh harus memberikan perhatian khusus untuk pembangunan perekonomian rakyat Aceh yang masih terpuruk, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” kata Abu Razak.

Masih banyaknya kekurangan Pemerintah Aceh dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi rakyat ternyata berkaitan pula dengan masalah politik interen Pemerintah Aceh. Seperti dikatakan Wali Nanggroe, Malik Mahmud bahwa konsolidasi antara Pemerintah Aceh dengan DPRA merupakan langkah konkrit bagi kelancaran pembangunan Aceh ke depan. Karena itu, dia berharap kedua lembaga tersebut jangan saling sikut dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh. “Jika konflik antara legislatif dan eksekutif terjadi berkepanjangan, maka sangat kita khawatirkan Aceh tetap tidak bisa dibenahi,” katanya.

Ya, otokritik itu dalam Islam dikenal sebagai muhasabah atau mengevaluasi diri. Otokritik ini biasanya muncul ketika kritikan-kritikan dari luar atau dari pihak nonpemerintah tidak lagi mendapat tempat dalam kebijakan penguasa atau pemerintah. Padahal, kita tahu, tugas utama pemerintah adalah mengurus rakyat.

Makanya, bila pemimpin atau pemerintah tidak lagi secara serius memperhatikan nasib rakyatnya, itu artinya pemerintah sudah ingkar janji. Untuk Pemerintah Aceh, saat ini memang belum sampai pada tahap ingkar janji. Akan tetapi, kebanyakan rakyat memang sudah tidak sabar atau bahkan tak tahan lagi hidup di bawah garis kemiskinan.

Apalagi, yang bikin kondisi semakin parah adalah bertambah-tambahnya kemelaratan masyarakat justru akibat sikap-sikap atau keputusan-keputusan pemerintah, utamanya Pusat, yang memberlakukan banyak hal yang tak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Harga BBM naik, tarif listrik naik, harga-harga kebutuhan pokok naik, dan sebagainya naik. Sedangkan program-program penyejahteraan masyarakat yang direncanakan pemerintah pusat dan daerah umumnya tidak berjalan.

Makanya, sebagaimana harapan Abu Razak tadi, saat ini Pemerintah Aceh harus kerja keras menjalankan program-program perbaikan ekonomi masyarakat. Ini penting agar kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tidak terus memudar. Nah?!

—————————————————————–

Syedara lon, Program “Cakrawala” Radio Serambi FM bisa Anda dengarkan setiap Hari, Mulai Senin – Jum’at pada pukul 10.00-11.00 Wib.

Program ini mengupas “Salam Serambi” dengan menghadirkan narasumber berkompeten secara langsung ataupun by phone.
dan syedara lon juga bisa berpartisipasi dalam Acara ini di nomor telp (0651)637172 dan 0811689020 / SMS 0819 858 777