Podcast » Cakrawala

Kinerja SKPA, Kapan Baiknya?

14 April 2015 - 22:00 WIB

Setelah bertahun-tahun kinerja SKPA lambat dan tidak membaik, dua hari lalu LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mendesak gubernur supaya menyetop Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi pegawaui dab pejabat di lingkungan SKPA atau dinas yang berkinerja buruk.

Langkah-langkah selama ini seperti melarang kepala SKPA melakukan perjalanan dinas ke luar Aceh untuk tujuan mengoptimalkan kinerja proyek APBA 2015, dinilai tidak akan berdampak langsung bagi peningkatan kinerja. “Supaya kebijakan yang diambil berjalan efektif dan memberikan pelajaran bagi PNS dan tenaga honorer yang tidak produktif, gubernur harus berani menjatuhkan sanksi tegas,” kata aktvis LSM itu.

Ya, tujuan pemberian TPK adalah untuk meningkatkan penghasilan PNS yang produktif dan berprestasi. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan, TPK itu dibagi rata tanpa melihat si penerimanya berprestasi atau tidak.

Kita melihat, sangat beralasan LSM itu meminta gubernur menyetop atau memangkas TPK PNS di SKPA yang berkinerja rendah. Karena, berkinerja buruk berarti kurang melayani masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Padahal, uang untuk pembayaran TPK diambil dari hasil pembayaran pajak rakyat antara lain dari PKB, BBNKB, BBM, dan lainnya.

Alasan lainnya yang juga sangat mendasar adalah biaya operasional Pemerintah Aceh memang sudah terlalu besar. Bahkan, pagu anggarannya sudah melampuai penerimaan pagu dana alokasi umum (DAU) yang diterima dari Pusat. DAU yang diterima Pemerintah Aceh untuk biaya operasional pemerintahan Rp 1,2 triliun, sedangkan pagu belanja pegawainya dalam APBA 2015 sudah mencapai Rp 1,4 triliun lebih.

Buruknya kinerja sejumlah SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh antara lain terlihat pada pelaksanaan APBA yang nyaris tak pernah memperlihatkan kemajuan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2015 ini, misalnya, daya serap keuangan hingga bulan keempat masih 4,3 persen atau melorot jauh dibanding periode yang sama tahun 2014 yang mencapai 8 persen.

Bahkan, hingga 10 April 2015 masih ada 1.374 paket proyek APBA 2015 yang belum dilelang SKPA. Tahun ini, ada 1.541 paket yang seharusnya sudah dilelang, ternyata hanya 167 paket baru ditender.

Dalam dua tahun belakangan, Gubernur Zaini memang acap mengancam para pimpinan SKPA yang berkinerja buruk. Akan tetapi ancaman itui ternyata tak cukup efeketif untuk memperbaiki kinerja dinas-dinas yang sudah biasa berapor merah. Sebetulnya bukan rencana sanksinya yang salah, tapi memang sanksi itu tak pernah diberikan.

Buktinya, pimpinan-pimpinan SKPA yang selama ini terbukti berapor merah masih tetap saja dipertahankan memimpin SKPA-SKPA “basah”. Harusnya, jika misalnya dilarang ke luar daerah, maka akan ada sanksi bagi yang membandel. Tapi, selama ini, sanksi itu tak pernah dijatuhkan bagi pelanggar maklumat. Makanya, ancaman-ancaman gubernur itu dianggap “angin lalu”.

Karena itulah, selain setuju terhadap pendapat LSM tadi, kita juga berharap sanksi atau hukuman yang pantas benar-benar dijatuhkan bagi pimpinan SKPA bersama bawahannya yang berkinerja buruk. Singkatnya, yang baik perlu dihargai dan yang buruk diberi sanksi. Jangan seperti selama ini baik buruk tidak jelas.

———————————————————–

Syedara lon, Program “Cakrawala” Radio Serambi FM bisa Anda dengarkan setiap Hari, Mulai Senin – Jum’at pada pukul 10.00-11.00 Wib.

Program ini mengupas “Salam Serambi” dengan menghadirkan narasumber berkompeten secara langsung ataupun by phone.
dan syedara lon juga bisa berpartisipasi dalam Acara ini di nomor telp (0651)637172 dan 0811689020 / SMS 0819 858 777