Wali Nanggroe Ajak Semua Pihak Bersatu Bangun Aceh
14 October 2014 - 15:07 WIB
SERAMBIFM.COM, BANDA ACEH – Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar mengajak seluruh pemuka dan elemen masyarakat, para ulama, akademisi, cerdik pandai, dan para pemangku kepentingan untuk bersatu membangun Aceh agar terwujud masa depan Aceh yang gemilang.
Hal itu disampaikan Wali Nanggroe (WN) saat menggelar silaturahmi dengan para ulama, akademisi, dan pemuka masyarakat Aceh di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Minggu (12/10). Silaturahmi itu dilanjutkan dengan urun rembuk untuk merumuskan gagasan meninggikan dinul Islam, mengembangkan peradaban, dan mengawal perdamaian Aceh.
Acara yang pada malam pembukaan turut dihadiri Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah itu berlangsung dialogis. Wali dengan mimik serius mengemukakan sejumlah tantangan Aceh ke depan. Antara lain, masih banyak rakyat Aceh yang belum layak hidupnya dan sumber daya alam yang dimiliki Aceh juga belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh rakyat secara adil dan berkelanjutan.
Wali juga mengatakan, pranata sosial peradaban Aceh semakin hari semakin tenggelam. “Dan kebanggaan kita sebagai orang Aceh semakin rendah,” ujar Wali Nanggroe.
Sejalan dengan sambutan Wali Nanggroe, Gubernur Zaini mengemukakan bahwa pertemuan tersebut sangatlah baik dan strategis untuk memikirkan Aceh yang lebih baik, sejahtera, dan bermartabat. Gubernur Zaini juga menaruh harapan besar kepada para ulama, akademisi, dan pemuka masyarakat untuk dapat melahirkan pemikiranpemikiran yang konstruktif, inovatif, dan berdasarkan kepada amanah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Setelah malam pembukaan, esoknya dilanjutkan dengan diskusi intensif. Forum lintas profesi dan lembaga itu akhirnya menghasilkan tiga kesepakatan utama yang harus dijalankan oleh Lembaga WN. Pertama, dalam hal meninggikan dinul Islam, maka diperlukan kesamaan visi dan misi, pembagian peran sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab, serta sinergisitas ulama dengan umarah sebagai kunci sukses dari penerapan dinul Islam secara kafah di Aceh. Disepakati pula bahwa penerapan dinul Islam mencakup iman, Islam, tauhid, dan makrifah. Dinul Islam harus pula dapat menjawab permasalahan keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan politik, perdamaian, rasa aman, dan meningkatkan martabat rakyat Aceh sebagai bangsa yang beradab. Selain itu, Aceh harus kembali menjadi Serambi Mekkah, menjadi pusat peradaban Islam, agama yang menebarkan syiar perdamaian dan rahmatan lil ‘alamin.
Forum itu juga merekomendasikan agar media massa harus dapat menjadi sarana komunikasi penerang dan pemersatu dalam penerapan dinul islam secara kafah di Aceh. Juga perlu didirikan dan diperkuat lembaga perekonomian Aceh yang islami.
Terkait dengan upaya pengembangan peradaban Aceh sebagai bagian dari peradaban Indonesia dan dunia, forum menyepakati bahwa peradaban Aceh bersumber dari dinul Islam sebagaimana yang pernah dilaksanakan sejak zaman Kerajaan Iskandar Muda.
Dalam pengembangannya, forum merekomendasikan agar peradaban Aceh harus berpegang pada prinsi-prinsip: perlindungan, harmonisasi, ukhuwah islamiah, dan amal makruf nahi mungkar. Selain itu, perdaban Aceh dalam pengembangannya harus inklusif dan menghormati nilai-nilai peradaban bangsa lain. Peradaban Aceh harus pula dapat menjadi kekuatan Aceh memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean dan global. Dalam kaitan itu, Lembaga WN diharapkan menjadi pendorong dan pengawal/pembina peradaban Aceh.
Terkait dengan perdamaian Aceh, forum sepakat bahwa keberhasilan perdamaian Aceh harus menjadi model dan kontribusi Aceh dalam mempromosikan perdamaian dunia. Selain itu, pembangunan Aceh harus berbasis pada pengarustamaan perdamaian, tidak menimbulkan konflik sosial, konflik lingkungan, konflik ekonomi, dan politik.
Perdamaian Aceh, disepakati peserta silaturahmi, harus menjadi komitmen bersama untuk membangun Aceh ke depan. Dalam kaitan itu, Lembaga WN diharapkan menjadi pengawal dan perawat perdamaian. Lembaga WN juga diharapkan menjadi lokomotif pengawal perdamaian Aceh dan ikut menjaga perdamaian dunia.
Di akhir pertemuan, para peserta sepakat bahwa butir-butir kesepahaman dan rekomendasi tersebut akan diperdalam dan dipertajam lagi dan dirumuskan menjadi road map (peta jalan) bagi Lembaga Wali Nanggroe untuk 20 tahun ke depan.
Berkembang juga gagasan dalam forum tersebut agar saat menyambut momentum sepuluh tahun tsunami pada Desember mendatang, Wali Nanggroe diminta memberikan penghargaan tertinggi Aceh kepada negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga nasional dan international yang terlibat aktif dalam rehabilitasi dan rekontruksi Aceh pascatsunami. Wali Nanggroe menyambut baik gagasan dan akan memberikan penghargaan tertinggi Aceh dalam bidang Humanitarian Aid.(*/dik)
