Aktivis Berharap DPRA tak Terpengaruh Politik Nasional
14 October 2014 - 15:11 WIB
SERAMBIFM.COM, BANDA ACEH – Kalangan aktivis dan akademisi di Aceh berharap para anggota DPRA periode 2014-2019 tidak terpengaruh dengan situasi politik di tingkat nasional. Hal itu dimaksudkan agar situasi politik nasional yang sedang gaduh dengan berbagai persoalan, tidak menggangu roda pemerintahan Aceh.
Harapan itu dituangkan dalam satu poin rekomendasi hasil diskusi Aceh Election Club (AEC) VII, yang digelar The Aceh Institute di Banda Aceh, Senin (13/10).
Diskusi bertajuk “Wajah Parlemen Aceh 2014-2019, Antara Harapan dan Realitas” itu menghadirkan beberapa pembicara di antaranya, Abdullah M (Sekretariat KIP Aceh), Asqalani (Ketua Bawaslu Aceh), Fuad Mardhatillah (Akademisi UIN Ar-Raniry), dan beberapa pembicara lainnya.
Muhajir, salah satu peserta diskusi menyebutkan, ketika partai lokal (parlok) mendominasi parlemen Aceh di DPRA, ia berharap Aceh akan maju dan meneruskan cita-cita rakyat Aceh. Namun cita-cita tersebut belum terwujudkan hingga kini. “Saya tidak tahu apa penyebab sebenarnya, namun pastinya berbagai masalah masih kita hadapai, termasuk transparansi anggaran,” sebutnya.
Sementara Fuad Mardhatillah selaku kalangan akademisi menyebutkan, anggota dewan yang baru harus memiliki kinerja yang lebih baik dari anggota dewan sebelumnya. Menurutnya, anggota dewan yang baru terpilih merupakan wajah-wajah baru, tak sedikit dari pada anggota dewan baru ini merupakan kalangan aktivis dan dari berbagai LSM.
“Anggota dewan periode ke depan ini banyak yang kita kenal, mempunyai semangat dan integritas yang bagus, jadi ke depan kita berharap mereka ini bisa membawa dampak yang bagus juga kepada seluruh rakyat Aceh dengan bekerja lebih maksimal kepada rakyat,” ujarnya.
Fuad berharap, anggota dewan yang sudah dilantik beberapa waktu lalu ini, bisa mereformasi beberapa hal yang selama ini terjadi di dalam dewan itu sendiri, seperti pembahasan anggaran yang lebih serius. Ia menilai, selama ini pembahasan anggaran sering tidak melibatkan rakyat dan dinilai tidak transparan.
“Mestinya anggota dewan lebih terbuka, dalam pembahasan anggaran juga harus melibatkan beberapa kalangan, sehingga masyarakat tahu apa yang dibahas di gedung dewan,” ujarnya.
Selain itu, Fuad juga berharap anggota dewan baru di parlemen Aceh ini, harus mengedepankan sistem check and balance. Hal ini, sebut Fuad, akan terwujud dengan menjalin kekompakan antarsesama anggota dewan dari berbagai fraksi. “Jika semuanya kompak dan serius, pasti akan terciptanya koalisi politik yang demokratis nan harmonis,” tambahnya.(sb)
