Podcast » Talkshow

Peran Polri dalam Mendukung Pelaksanaan Peradilan Adat yang Adil dan Bertanggungjawab di Aceh

10 June 2014 - 19:30 WIB

Walaupun Qanun Aceh No.9 tahun 2008 tentang pembinaan Kehidupan adat dan adat istiadat – yang didalamnya menyebutkan beberapa persoalan pidana ringan dan perdata yang sebelumnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) tetapi sekarang menjadi kewenangan Peradilan Adat – telah disahkan hampir enam tahun lalu, namun dari hasil temuan MAA dilapangan masih banyak aparatur gampong atau mukim yang belum mengetahui tentang isi Qanun ini, ini disebabkan karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui dinas-dinas terkait sehingga akan sangat berpengaruh bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan terhadap perkara atau sengketa yang mereka alami.

Minimnya Informasi yang diterima oleh perangkat gampong terkait pelaksanaan peradilan adat yang adil dan bertanggungjawab akan berpengaruh langsung pada kualitas putusan dan hasil diberikan oleh majelis peradilan adat.

Peradilan adat  sudah menjadi roh bagi masyarakat Aceh, dimana proses menyelesaikan sengketa/perkara secara kekeluargaan ini telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat Aceh, namun seiring kemajuan zaman perlahan-lahan kesakralan putusan adat yang berikan oleh majelis peradilan adat mulai tergerus kewibaannya.

Sebagai contoh kecil dalam proses administrasi peradilan adat, dulu proses penyelesaian sengketa batas tanah cukup diucapkan dengan lisan oleh pemangku adat dan disaksikan oleh beberapa orang namun saat ini, jangankan yang hanya diselesaikan melalui lisan, yang sudah memiliki bukti tertulispun masih bisa digugat.

Kondisi-kondisi seperti ini sehingga membuat para perangkat peradilan adat mau tidak mau harus mengikuti konsep kekinian dari sebuah majelis peradilan.

Untuk memastikan sebuah proses peradilan adat yang adil dan bertanggungjawab bisa berjalan dengan baik sudah pasti dibutuhkan para perangkat adat yang handal dan cerdik dalam melihat dan menyelesaikan sebuah persoalan dan untuk menjawab persoalan ini melakukan disseminasi informasi terbaru terkait peradilan adat kepada para tokoh-tokoh adat merupakan salah satu jalan keluar terbaik yang mungkin bisa dilakukan.

MAA sendiri sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah Aceh dalam membina dan mengayomi peradilan adat memiliki kemampuan terbatas dalam melakukan sosialisasi terutama dalam hal ketersediaan anggaran.

Tiap tahun MAA hanya memiliki anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada 100 tokoh adat pertahun, padahal kalau merujuk kepada data yang ada, jika di Aceh saat ini ada 6.450 gampong dan 755 Mukim, maka kalau minimal ada 4 orang tokoh adat (Keuchik/Imuem Mukim, Imuem Meunasah/Imuem Syiek, Ketua Tuha Peuet serta sekretaris gampong/mukim) dari satu gampong dan mukim yang harus dilatih setidaknya berjumlah 28.820 orang: bisa dibayangkan MAA akan butuh 289 tahun untuk melakukan hal tersebut.

Namun sejak akhir tahun 2008 sampai 2014 ini, MAA telah mendapat kepercayaan dari Bappenas yang didukung oleh UNDP untuk membantu melakukan pelatihan kepada para tokoh-tokoh adat dalam menjalankan peradilan adat yang jujur, adil dan bertanggungjawab. Berkat dari bantuan tersebut, jumlah tokoh adat yang sudah dilatih mencapai 4.824 tokoh adat, dengan perincian:
-2.526 tokoh adat (Keuchik, Tuha Peuet, Imuem Mukim) yang meliputi 12 dari 23 kab/kota di Aceh, yaitu; Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Tengah, Pidie Jaya,Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Kota Sabang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam (masing-masing gampong dan mukim hanya diwakili oleh satu orang), -427 sekretaris gampong/mukim (16 diantaranya perempuan) di Kota Lhokseumawe, Pidie Jaya, Sabang dan Banda Aceh – serta 1.871 tokoh adat perempuan gampong (perwakilan perempuan dalam tuha peuet gampong) di Kabupaten Aceh Besar, Sabang, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Langsa dan Kota Lhokseumawe.

Namun begitu, angka ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah tokoh adat yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh yang harus diberi pemahaman yang baik tentang pelaksanaan Peradilan Adat.

Mengingat anggaran yang tersedia saat ini sangatlah terbatas jadi tidaklah mungkin untuk melakukan sosisalisasi melalui pertemuan langsung dengan para tokoh adat seperti yang telah pernah dilakukan oleh MAA sebelumnya. Untuk itu maka perlu dilakukan teknik lain dalam melakukan sosialisasi ini terutama dalam memanfaatkan media massa baik media cetak atau media elektronik yang ada di Aceh.

Salah satu model distribusi informasi ke masyarakat yang cukup Efektif adalah dengan melakukan talkshow langsung di radio, cara ini cukup efektif untuk menginformasikan ke masyarakat tentang peraturan-peraturan darah yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Aceh, disamping masyarakat bisa mendengarkan mereka juga memiliki kesempatan langsung untuk bertanya kepada narasumber hal-hal yang belum mereka pahami ataupun untuk mendapatkan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi terkait dengan peraturan tersebut.

—————————————————————–

Dengarkan Talkshow Interaktif dengan
Tema : “Peran Polri dalam Mendukung Pelaksanaan Peradilan Adat yang Adil dan Bertanggungjawab di Aceh”

Nara sumber:
1. H. Badruzzaman Ismail, S.H., M.Hum.(Ketua Majelis Adat Aceh)
2. Kombes Pol Agus Nugroho, S.H. M.H. (Dir Binmas Polda Aceh)

Telp: 0651 637172 / 0811689020, SMS 0819878666