Podcast » Cakrawala

Sampai Kapan Ekonomi Kita Terjajah

28 February 2014 - 18:26 WIB

Lagu klasik dengan titel ‘pemerasan’ kembali didendangkan para sopir angkutan barang Aceh-Sumut. Sepertinya suara para awak angkutan itu sudah parau, dalam menyanyikan derita batin mereka. Namun sejauh ini tetap saja seperti gema suara yang membentur dinding dan koridor, lalu hilang terbawa angin semilir. Lelah!

Kali ini, walau sudah terasa lelah dan berbalut kepasrahan, seratusan sopir dan awak truk asal Aceh yang tergabung dalam Himpunan Mobilisasi Barang di Darat (Hipmobar), berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Medan Petisah, Rabu (26/2) siang. Mereka sengaja memarkirkan seratusan truk di jalan raya, untuk menarik perhatian pengguna jalan. “Dua minggu lalu kami juga demo ke sini. Tapi sama sekali gak ada hasil,” ujar seorang awak truk, Hanafiah.

Para awak truk itu mengaku selalu diperas oknum petugas Jembatan Timbang di Sumatera Utara atau area perbatasan, dengan kisaran nilai mencapai 300 s/d 450 ribu per truk. Sementara juga diakui ada pos polisi yang meletakkan kardus, layaknya menghimpun sumbangan bencana atau pembangunan sarana ibadah. Duh memprihatinkan!

Tanpa bermaksud mencari kambing hitam atau pembenaran, mari kita introspeksi diri, mengapa hal yang kontraproduktif dan diskriminatif itu terjadi. Sudah bukan rahasia lagi jika truk antarpropinsi yang lalu lalang di perbatasan, umumnya memuat melebihi tonase jalan. Di sisi lain, perbatasan Aceh-Sumut juga rawan penyelundupan ganja serta bahkan narkoba jenis sabu misalnya.

Kondisi itulah kemudian yang dimanfaatkan oleh pihak pihak yang seakan menjadi hakim yang adil, menegakkan peraturan. Namun